Hukum Mati Anggota DPRD Golkar! Korupsi dana korban gempa Lombok

0
76
Sejumlah anak-anak korban gempa belajar di halaman sekolah beralaskan terpal karena bangunan sekolahnya rusak di SDN 2 Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Kamis (6/9).
Sejumlah anak-anak korban gempa belajar di halaman sekolah beralaskan terpal karena bangunan sekolahnya rusak di SDN 2 Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Kamis (6/9). Para siswa SD di daerah tersebut tetap bersekolah dengan fasilitas seadanya sambil menunggu dibangunnya sekolah darurat. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj/18.

Dengan menggunakan masker, Muhir menunduk menuju mobil dengan digiring petugas kejaksaan. Tak sedikit pun suara dari anggota DPRD Kota Mataram ini menjawab berondongan pertanyaan jurnalis, “kok bapak tega sekali terhadap korban Lombok?”

Muhir merupakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram yang membidangi pendidikan dan kesehatan dari Fraksi Golkar. Ia tertangkap tangan oleh tim intelijen Kejaksaan Negeri Mataram pada Jumat, 14 September 2018.

Muhir ditangkap di warung makan di jalan Cakranegara Kota Mataram, diduga saat itu ia tengah meminta uang dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Sud, dan seorang kontraktor berinisial CTH. Tim kejaksaan menyita uang Rp30 juta dari lokasi transaksi itu.

Ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menyebut Anggota DPRD Mataram berinisial HM bisa dihukum mati. HM kena OTT jaksa karena diduga memeras dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana gempa Lombok.

Muhir telah korupsi dana korban gempa Lombok, Seharusnya Hukum Mati Anggota DPRD Golkar!

Baca Juga  Ditjen Pajak Tanggap Tangani Situsnya yang Diretas Hacker

Menurut Hibnu, penegak hukum bisa mendakwa HS dengan Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. “Kalau kita lihat memang kejahatan (HM) itu dilakukan dalam koteks bencana alam, penanggulangan bencana alam. Dalam UU Korupsi dimungkinkan seseorang yang melakukan kejahatan dalam situasi, ayat 2 itu, karena situasi, satu, keadaan krisis ekonomi, kemudian bencana alam, itu bisa dilakukan dengan hukuman mati,” kata Hibnu saat dihubungi detikcom, Sabtu (15/9/2018).

Kasus suap di tengah masyarakat yang barus saja terkena bencana memunculkan kecaman dari berbagai arah. “Menurut saya, itu sesuatu hal yang betul-betul tercela yang sama sekali tidak kita harapkan,” kata Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi melalui Detikcom.

“Mudah-mudahan penegak hukum berani menerapkan pasal pertama sebagai pidana mati, sebagai uji coba terhadap kasus-kasus yang sekarang ini belum pernah muncul untuk tuntutan pidana mati, sehingga menjadikan efek jera terhadap siapapun, dalam suatu kondisi krisis, situasi orang menderita lagi bencana alam, kok tega-teganya melakukan suatu korupsi,” terang Hibnu.

Kecaman serupa datang dari Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzilymengatakan tindakan yang dilakukan kader partainya tersebut sungguh tidak terpuji.

Baca Juga  Aktivitas Gunung Agung Meningkat, 31 Penerbangan Dari dan Menuju Bali Dibatalkan

Ace heran ada orang yang tega menyunat dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, alih-alih meringankan korban. Golkar, kata Ace, akan memberikan sanksi tegas terhadap Muhir jika terbukti bersalah.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here